JAMBI.PILARDAERAH.COM – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi terus memperkuat peran dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan FKPT Provinsi Jambi dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme serta Intoleransi Tahun Anggaran 2026 yang digelar Biro Jianstra SSDM Polri di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Kamis (13/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris FKPT Provinsi Jambi, Fiet Haryadi, hadir sebagai salah satu narasumber. Ia menyampaikan paparan mengenai strategi dan langkah pencegahan radikalisme, intoleransi, serta terorisme di Provinsi Jambi.
FGD ini turut dihadiri Karo SDM Polda Jambi, Katim Anev Biro Jianstra SSDM Polri beserta tim, Kabidpropam Polda Jambi, Kasatgaswil Jambi Densus 88/AT Polri, Kabagwatpers Biro SDM Polda Jambi, Kasubdit V Ditintelkam Polda Jambi, Ketua FKUB Provinsi Jambi, Ketua FKPT Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, serta sejumlah pejabat dan personel Polda Jambi.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai langkah pencegahan sekaligus penanggulangan radikalisme dan intoleransi. Selain itu, FGD juga memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan serta kerukunan di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, FKPT Provinsi Jambi menekankan bahwa pencegahan radikalisme dan intoleransi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial terhadap berbagai paham yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi, literasi digital, serta penanaman nilai-nilai kebersamaan dinilai penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran narasi intoleransi dan radikalisme dapat berlangsung cepat melalui berbagai platform digital.
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama. Ketahanan masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan, wawasan kebangsaan, toleransi, literasi digital, dan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan,” demikian pokok paparan FKPT Provinsi Jambi dalam kegiatan tersebut.
Selain pemaparan narasumber, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta analisis dan evaluasi terhadap PNPP yang bermasalah di lingkungan Polda Jambi.
Menariknya, program Keluarga Asuh bagi PNPP Polda Jambi dan jajaran turut mendapat perhatian positif dari tim supervisi Biro Jianstra SSDM Polri. Program tersebut dinilai memiliki nilai positif dalam membangun pembinaan dan kepedulian terhadap personel.
Tim supervisi bahkan menyampaikan bahwa program Keluarga Asuh tersebut akan direkomendasikan kepada pimpinan untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di Polda lainnya.
FKPT Provinsi Jambi menilai penguatan sinergi lintas sektor merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum perlu terus diperkuat.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun langkah pencegahan yang semakin terarah sekaligus memperkuat daya tangkal masyarakat Jambi terhadap radikalisme, intoleransi, dan terorisme.
Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menjaga Provinsi Jambi tetap menjadi daerah yang aman, damai, toleran, serta menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
