JAMBI.PILARDAERAH.COM — Wakil Presiden UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Muh Putra menilai Pj Bupati Tebo, Aspan kinerjanya jauh dari harapan masyarakat Tebo.
Bahkan, dalam rilis yang diterima media ini, Pj Bupati Tebo selain diterpa isu tidak pernah kantor karena diduga sibuk cawe-cawe untuk pemilu 2024 mendatang.
“Ini kami dapatkan dari hasil diskusi ilmiah DEMA UIN STS Jambi yang mengkaji Kabupaten Tebo bersama mahasiswa yang dari Tebo yang mengeyam pendidikan perguruan tinggi di kampus UIN STS Jambi,” ujar Putra, Sabtu (12/8/2023).
Dia menerangkan, pada awal Agustus lalu di UIN STS Jambi, pihaknya membuat kajian mengenai kinerja di setiap daerah di Provinsi Jambi.
Dalam kajian tersebut, tersorotlah bahwa Kabupaten Tebo dengan segala macam problematika yang tidak terselesaikan.
“Diantaranya, mulai dari konflik lahan yang merupakan nomor 1 terbanyak di Provinsi Jambi dari indeks data yang dikeluarkan Kesbangpol Provinsi Jambi hingga banyak lagi problem lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan dan sebagainya,” tutur Putra.
Yang lebih tidak percayanya lagi, mahasiswa mendapatkan informasi adanya cawe-cawe politik di 2024.
“Iya, mulai dari tidak tertata rapinya pendidikan di Kabupaten Tebo, hingga pada Pj Bupati Tebo, Aspan yang isunya tidak pernah ada di kantor, karena hanya sibuk cawe-cawe pada masyarakat untuk dirinya di 2024,” ungkapnya.
Dirinya menilai, Pj Bupati tidak berfokus pada bagaimana membangun tebo kedepannya agar lebih baik lagi.
“Tapi ini masih dalam kajian kami,” tegas Putra.
Selain itu, sambungnya, saat melakukan aksi massa pada 11 Agustus 2023, Wapres UIN bersama BEM se-Provinsi Jambi melakukan penegasan bahwa ini bentuk mosi tidak percaya pada Pj Bupati Tebo.
“Saat dihampiri di kantor bupati, beliau tidak ada untuk menyambut aksi masa,” imbuhnya.
Dia menegaskan, bahwa ini adalah bentuk teguran keras, “kartu kuning” untuk PJ Bupati Tebo karena tidak bekerja dengan baik untuk masyarakat Tebo.
“Kami berharap, seharusnya Pj Bupati Tebo ini bisa memanfaatkan jabatannya untuk membangun Tebo dan masyarakatnya, bukan untuk kepentingannya pribadi. Jika tidak ada perubahan saya akan membawa problem ini sampai kepada Kemendagri RI,” tandas Putra.
Disamping itu, sambungnya, permasalahan ini akan di advokasinya. Selain melalui gerakan dan gagasan juga akan dibawa isu ini ke provinsi hingga sampai kepada pusat, dengan melalui laporan kepada kemendagri.
Komentar