JAMBI.PILARDAERAH.COM – Ekonom sekaligus mantan anggota DPR RI, Usman Ermulan, mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengembangan energi berbasis kelapa sawit guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Dorongan tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global, khususnya pascapenutupan Selat Hormuz akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi ini dinilai telah mengganggu distribusi minyak dunia dan berdampak langsung pada lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk di Indonesia.
Usman menilai, situasi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dengan memaksimalkan potensi domestik, terutama melalui implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
“B50 adalah langkah strategis. Kita memiliki sumber daya sawit yang melimpah, jadi tidak ada alasan untuk terus bergantung pada BBM impor,” ujar Usman dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Program B50 sendiri merupakan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak kelapa sawit dan 50 persen solar fosil. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan impor minyak, menjaga stabilitas harga energi, serta memperkuat cadangan energi nasional.
Menurut Usman, Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Kenaikan harga minyak dunia otomatis membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan subsidi energi.
“Jika kita terus bergantung pada impor, setiap gejolak global akan langsung berdampak ke dalam negeri. Padahal, kita punya kekuatan besar dari sektor sawit,” tegasnya.
Data menunjukkan, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia pada periode 2024–2025 mencapai sekitar 16,01 hingga 17,3 juta hektare, dengan produksi minyak sawit mencapai 50 juta ton per tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Usman menambahkan, sektor sawit tidak hanya berperan dalam ketahanan energi, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, baik di tingkat petani maupun sektor industri pengolahan, serta memberikan kontribusi devisa sebesar USD27,76 miliar atau sekitar Rp440 triliun.
“Manfaatnya sangat luas, dari masyarakat bawah hingga ke level nasional. Ini harus dimaksimalkan,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah, khususnya yang memiliki potensi besar perkebunan sawit, untuk menggandeng sektor swasta dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi berbasis sawit.
“Kolaborasi menjadi kunci agar pengembangan biodiesel bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Secara khusus, Usman menyoroti Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah strategis dalam mendukung program B50. Dengan luas perkebunan sawit lebih dari 1 juta hektare dan produksi Crude Palm Oil (CPO) di atas 3 juta ton per tahun, Jambi dinilai memiliki posisi penting dalam rantai pasok biodiesel nasional.
“Jambi sangat strategis untuk B50. Tinggal bagaimana kepemimpinan daerah mampu mengoptimalkan potensi ini,” pungkas Usman.
