JAMBI.PILARDAERAH.COM – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung kembali mengemuka di tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Mustaharudin, menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji secara serius sebelum menentukan sikap resmi.
Menurutnya, pilkada langsung memiliki nilai demokrasi yang kuat karena memberikan ruang kedaulatan yang luas kepada rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan pemimpinnya.
“Manfaatnya, pilkada langsung dipilih masyarakat itu kedaulatan rakyat tentu lebih besar dibandingkan dengan pilkada tidak langsung,” ujarnya belum lama ini, bersama PW Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jambi.
Namun ia tak menampik, pilkada langsung juga menyisakan persoalan serius. Biaya politik yang tinggi atau high cost dinilai menjadi salah satu problem utama. Kondisi tersebut kerap membuka celah praktik politik uang serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Tapi mudharatnya adalah high cost atau biaya tinggi, juga money politics dan terjadinya konflik sosial,” katanya.
Di sisi lain, pilkada tidak langsung atau melalui DPRD disebut memiliki kelebihan dalam menekan konflik horizontal. Karena proses pemilihan dilakukan oleh anggota dewan, potensi gesekan di tingkat akar rumput dinilai lebih kecil.
“Pilkada tidak langsung memang konflik horizontalnya lebih sedikit karena yang memilih langsung adalah DPR sehingga masalahnya bisa dilokalisir,” jelasnya.
Meski demikian, mekanisme tersebut dinilai mengurangi peran langsung masyarakat dalam menentukan kepala daerah. Publik berpotensi hanya menjadi penonton dalam proses politik yang menentukan arah pembangunan daerah.
“Sedangkan kelemahannya kurangnya kedaulatan rakyat, artinya masyarakat sebagai penonton. Itu saja secara umum,” tandas Mustaharudin.
Ia menegaskan, hingga kini PKS belum mengambil keputusan final terkait dukungan terhadap salah satu sistem. Pimpinan partai masih mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk melalui survei dan kajian akademis agar keputusan yang diambil benar-benar matang.
Bagi PKS, kata dia, yang terpenting bukan sekadar mekanisme pemilihannya, melainkan bagaimana pilkada mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan minim praktik politik uang.
“Yang penting nantinya bagaimana pilkada tersebut menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan minim money politics serta biaya rendah,” tegasnya.
