JAMBI.PILARDAERAH.COM – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional. Menyikapi dinamika tersebut, Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Jumat (13/2/2026), di Rumah Kebangsaan Siginjai, Kota Jambi.
Forum diskusi ini menghadirkan perwakilan partai politik dan akademisi guna membedah secara komprehensif dampak politik, sosial, hingga ekonomi dari dua sistem pemilihan tersebut. Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Mustaharudin, Anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan Djokas Siburian, serta Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA) Dr Muhammad Farisi, LLM.
Pengurus IWO Provinsi Jambi, Muhammad Sidik, saat membuka acara menegaskan bahwa perdebatan mengenai Pilkada langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ia menyebut ruang-ruang diskusi publik penting untuk memperkaya perspektif masyarakat terhadap isu strategis kebangsaan.
“Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah—apakah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD—adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan perlu dikaji secara terbuka,” ujar Sidik.
Ketua IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, menambahkan bahwa media memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, perbedaan pandangan politik harus dikelola sebagai energi intelektual, bukan sumber perpecahan.
“Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat. FGD ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan diskursus yang objektif dan berimbang,” tegasnya.
Dari sisi PKS, Mustaharudin menguraikan sejumlah catatan kritis terhadap Pilkada langsung, termasuk besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp41 triliun secara nasional. Ia juga menyinggung potensi polarisasi sosial serta dampak terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa secara resmi PKS belum mengambil keputusan terkait dukungan terhadap mekanisme Pilkada langsung atau tidak langsung. “Secara partai, PKS belum memiliki sikap. Yang terpenting adalah bagaimana sistem yang dipilih tetap mengedepankan efisiensi anggaran dan kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Pilkada langsung. Djokas Siburian menilai sistem tersebut merupakan hasil perjalanan panjang demokrasi Indonesia dan tidak boleh mengalami kemunduran.
“Jangan ada demokrasi maju mundur. Pilkada langsung adalah bagian dari proses demokrasi yang telah kita bangun bersama,” katanya.
Djokas juga menyoroti aspek ekonomi dan investasi. Menurutnya, stabilitas politik dan kepastian sistem demokrasi menjadi perhatian serius para investor. Perubahan mekanisme Pilkada dinilai dapat memunculkan persepsi ketidakpastian di mata pelaku usaha global.
“Investor membaca dengan jelas arah demokrasi kita. Stabilitas politik sangat menentukan kepercayaan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Muhammad Farisi memaparkan perspektif akademik bahwa anggaran Pilkada langsung tidak semata-mata menjadi beban, melainkan juga memicu perputaran ekonomi di masyarakat. Dana yang digunakan, kata dia, kembali beredar melalui sektor percetakan, transportasi, konsumsi, survei, hingga pendidikan politik.
“Biaya itu kembali ke masyarakat. Jika dinilai mahal, maka perlu kajian komprehensif, bukan sekadar asumsi,” jelasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang berasal dari kalangan jurnalis dan pegiat demokrasi. FGD ini menjadi refleksi bahwa perdebatan sistem Pilkada bukan hanya soal teknis pemilihan, melainkan menyangkut arah demokrasi, stabilitas politik, serta masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
