JAMBI.PILARDAERAH.COM — Perseteruan panjang antara warga Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, dengan pihak pengembang stockpile (penimbunan) batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) memasuki babak baru. Usai digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Jambi, Selasa kemarin, (10/2/2026), muncul desakan kuat agar seluruh aktivitas di lapangan dihentikan total.
Dalam RDP yang dihadiri oleh perwakilan warga terdampak wilayah pembangunan Stockpile Batubara dengan Komisi III DPRD, warga dikejutkan dengan dugaan fakta baru yang disampakan Sekretaris Komisi III DPRD KOta Jambi, bahwa izinnya memang tidak bersesuaian, kamuflase atau ada unsur dugaan Korupsi yang harus dilaporkan ke KPK.
“Secara umum Pemerintah Kota yang diwakili para asisten Walikota serta OPD terkait yakni PU, DLH dan Dinas Perizinan Satu Pintu menyatakan belum pernah mengeluarkan izin satu carik kertas pun dan menyatakan bahwa wilayah Stockpile Batubara tersebut tidak sesuai dengan RTRW kota jambi nomor 5 tahun 2024 dimana peruntukan wilayah tersebut untuk Perumahan, Perkebunan dan Pertanian . Ini jelas aneh tapi nyata. Sudah tidak ada ruang perlindungan hukum lagi bagi masyarakt dengan adanya kasus pembangunan Stokphile oleh PT SAS anak perusahaa RMKE ini,”tegas satu koordinator warga dalam rapat tersebut
Berikut adalah poin-poin krusial hasil pertemuan tersebut:
Legalitas Izin Dipertanyakan: DPRD menyoroti adanya ketidaksesuaian antara izin prinsip yang dimiliki perusahaan dengan kondisi faktual sosiologis di lapangan.
Dampak Lingkungan: Warga mengkhawatirkan polusi debu (fly ash) dan limbah cair yang berpotensi mencemari aliran sungai dan sumur warga.
Instruksi Penghentian Sementara: DPRD secara tegas meminta pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas konstruksi atau mobilisasi alat berat di lokasi konflik selama proses mediasi berlangsung.
Penolakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup jangka panjang.
“Kami tidak anti investasi, tapi jangan di tengah pemukiman. Dampak debu batubara itu nyata bagi kesehatan anak-cucu kami nanti. Kami minta pemerintah kota berpihak pada rakyat,”ujarnya menambahkan.
