RIAU.PILARDAERAH.COM – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Kali ini, izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) resmi dicabut.
Perusahaan yang menguasai areal konsesi sekitar 338.536 hektare tersebut merupakan bagian dari kelompok usaha konglomerat Sukanto Tanoto yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE) dan berkantor pusat di Singapura.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Selanjutnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan langkah penertiban sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, sekaligus mengambil kembali penguasaan kawasan hutan untuk dikembalikan kepada negara.
Langkah tegas pemerintah ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan PBPH PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dan persoalan pengelolaan kawasan. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Tak hanya itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kawasan itu memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai habitat gajah Sumatera yang populasinya menghadapi berbagai ancaman akibat penyusutan dan kerusakan habitat.
Dengan dicabutnya perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal konsesi yang dicabut harus dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan.
Pelaksanaan penertiban kawasan hutan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah dan aparat penegak hukum lintas sektor. Di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Hadir pula Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau. Sejumlah pejabat lainnya dari Kejaksaan Agung, PT Agrinas Palma Nusantara, Satgas PKH, Kementerian Pertahanan, serta BPKP juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
PT GSL Juga Ditertibkan
Tidak hanya PT RAPP, Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH mengambil alih penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik perusahaan dengan luas areal sekitar 42 hektare.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli sekaligus mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas tersebut diduga turut menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Selain itu, penguasaan kembali dilakukan terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT GSL.
Pemulihan Ekosistem Jadi Pekerjaan Berikutnya
Pencabutan izin dan penguasaan kembali kawasan hutan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai bermasalah. Namun, langkah penertiban tidak boleh berhenti pada pengambilalihan lahan semata.
Kebakaran gambut, perambahan hutan, serta kerusakan kawasan lindung memiliki dampak ekologis yang luas. Kerusakan tersebut dapat mengganggu sistem tata air, menurunkan kemampuan lahan dalam menyimpan karbon, meningkatkan risiko kebakaran, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Karena itu, pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dari tindak lanjut pencabutan izin. Pengawasan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali dikuasai atau dimanfaatkan secara ilegal.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap langkah tersebut mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya, melindungi kekayaan keanekaragaman hayati, serta memastikan aset negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pencabutan konsesi PT RAPP dan penertiban PT GSL sekaligus menjadi perhatian penting dalam upaya pembenahan tata kelola kehutanan nasional, khususnya dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.






