JAMBI.PILARDAERAH.COM – Isu perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali memantik dinamika politik nasional. Di tengah wacana Pilkada dipilih melalui DPRD, Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pilkada Langsung dan Tidak Langsung yang berlangsung hangat dan penuh argumentasi.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh politik daerah, salah satunya Anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan, Djokas Siburian.
Dalam paparannya, dia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat masih sangat kuat menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.
“Di atas 77 persen masyarakat menghendaki kepala daerah dipilih langsung. Itu artinya suara rakyat masih dominan dan harus dihormati,” ujarnya, Jumat (13/2/2026) kemarin.
Menurutnya, jika ada upaya mengalihkan mekanisme Pilkada melalui DPRD, hal tersebut berpotensi memicu resistensi publik. Ia bahkan menyebut langkah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk paksaan politik yang berisiko menciptakan ketidakstabilan.
“Paksaan seperti itu bisa menimbulkan situasi politik dan sosial yang tidak kondusif. Ini tentu berdampak pada iklim investasi dan dunia usaha,” katanya.
Djokas menilai stabilitas politik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, ia mengingatkan agar wacana perubahan sistem tidak memunculkan isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Secara kelembagaan, PDI Perjuangan, lanjutnya, tetap konsisten mendukung Pilkada langsung. Sikap tersebut didasarkan pada pertimbangan historis, aspek hukum, serta aspirasi rakyat yang dinilai masih relevan dengan semangat demokrasi.
Meski demikian, Djokas tidak menampik adanya persoalan dalam praktik Pilkada langsung, terutama soal tingginya biaya politik. Ia menyebut partainya telah melakukan kajian internal untuk mencari formulasi perbaikan sistem tanpa harus mencabut hak rakyat memilih secara langsung.
“Kalau di PDIP sudah ada kajian internal. Di PDI Perjuangan dan sudah ditegaskan oleh ketua umum (Megawati Soekarnoputri) memang pemilihan langsung itu salah satunya high cost (biaya tinggi), tapi kan ada ada hal-hal yang bisa diperbaiki,” tuturnya.
Jelasnya, pertama bisa di breakdown mana mana-mana saja pos mana saja yang bisa dihemat. “Kedua, yang paling revolusioner itu, ya bisa melalui e-votingnya”.
“Bayangkan saja PDI Perjuangan itu kan bukan partai penguasa tapi ketua umum bisa menyampaikan mengusulkan Pilkada dengan e voting,” tuturnya
“Artinya kami ini partai yang walaupun partai wong cilik, katakanlah lebih kepada menengah bawah, tapi kami sangat terbuka dengan teknologi,” imbuh Djokas.
Menurutnya lagi, dengan inovasi-inovasi yang bisa menjadi solusi dari keluhan teman-teman yang menyatakan bahwa Pilkada langsung itu boros.
Salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan e-voting guna menekan biaya penyelenggaraan dan meningkatkan efisiensi.
“Kami terbuka dengan teknologi. E-voting bisa menjadi solusi revolusioner untuk menjawab tudingan bahwa Pilkada langsung itu boros,” tegasnya.
