Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, Akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Pembangunan daerah tidak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai upaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan yang tinggi belum tentu identik dengan kesejahteraan yang merata, belum tentu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan belum tentu mampu menghasilkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, agenda pembangunan modern menuntut sesuatu yang lebih mendasar: pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan yang tidak hanya bergerak dalam statistik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya tahan fiskal daerah.
Dalam konteks Sungai Penuh dan Kerinci, agenda tersebut menjadi semakin penting di tengah tekanan fiskal nasional dan kecenderungan pengetatan anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kapasitas pembangunan daerah. Karena itu, tantangan utama pembangunan kawasan hari ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap bergerak, melainkan memastikan transformasi ekonomi tetap berlangsung di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Sungai Penuh dan Agenda Pertumbuhan Berkualitas
Sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, dan distribusi ekonomi kawasan, Sungai Penuh memegang posisi strategis dalam struktur ekonomi wilayah Kerinci. Posisi tersebut membuat pembangunan Sungai Penuh tidak dapat hanya bertumpu pada ekspansi fisik perkotaan semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kota ini mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan modern, pusat pengembangan sumber daya manusia, sekaligus motor transformasi ekonomi kawasan.
Dalam LKPj Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Sungai Penuh mencatat sejumlah indikator pembangunan yang relatif positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,39 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,89, sedangkan tingkat kemiskinan berada pada angka 3,23 persen dan menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Jambi.
Secara statistik, data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih memiliki kapasitas bergerak di tengah tekanan ekonomi nasional. Namun angka statistik tidak boleh dibaca secara administratif semata. Sebab pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut telah menghasilkan transformasi ekonomi yang benar-benar berkelanjutan.
Karena pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya diukur dari besarnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari kualitas lapangan kerja, produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, serta kemampuan daerah menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Dalam konteks itulah pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan kawasan.
SDM dan Tata Kelola sebagai Fondasi Transformasi
Transformasi Sungai Penuh sebagai pusat pertumbuhan kawasan tidak mungkin berlangsung tanpa kualitas sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, pembangunan daerah harus diarahkan pada penguatan pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, digitalisasi UMKM, kewirausahaan pemuda, serta peningkatan literasi teknologi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa IPM Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 75,02. Peningkatan tersebut ditopang oleh membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Namun tantangan pembangunan daerah hari ini bukan sekadar meningkatkan angka IPM, melainkan bagaimana membangun SDM yang adaptif terhadap perubahan ekonomi modern: digitalisasi, transformasi sektor jasa, ekonomi kreatif, dan persaingan pasar yang semakin terbuka.
Pada saat yang sama, reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi kebutuhan mendesak. Akselerasi pertumbuhan tidak mungkin berjalan apabila birokrasi masih lamban, tidak efisien, tidak berbasis data, serta lebih banyak terserap pada aktivitas administratif dibanding pelayanan publik produktif. Karena itu, digitalisasi pelayanan publik, integrasi data pembangunan, serta efisiensi belanja birokrasi menjadi bagian penting dari agenda pertumbuhan berkualitas.
Infrastruktur Produktif dan Konektivitas Kawasan
Pembangunan infrastruktur juga harus dipahami secara lebih strategis. Esensi utama infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi menciptakan efisiensi ekonomi dan memperluas produktivitas masyarakat.
Karena itu, pembangunan Sungai Penuh dan Kerinci membutuhkan konektivitas antarwilayah, akses desa produksi, infrastruktur logistik, internet desa, irigasi pertanian, dan fasilitas pendukung pariwisata. Tanpa konektivitas yang kuat, biaya logistik akan tetap tinggi dan produk lokal sulit bersaing di pasar yang lebih luas.
Hal yang sama berlaku pada sektor pariwisata. Potensi alam Kerinci memiliki kekuatan ekonomi yang besar, tetapi tanpa aksesibilitas, fasilitas dasar, promosi, dan ekosistem wisata yang memadai, maka potensi tersebut tidak akan menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Karena itu, pembangunan infrastruktur produktif harus dipahami sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pembangunan simbolik tahunan.
Kerinci dan Kerentanan Struktur Ekonomi Primer
Dalam konteks pembangunan kawasan, LKPj Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan bahwa daerah tetap bergerak di tengah tekanan fiskal nasional dan penyesuaian transfer pusat.
Kabupaten Kerinci masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada kisaran 4,5 hingga 5 persen dengan nilai PDRB yang diperkirakan mencapai Rp15,4–Rp15,7 triliun sepanjang 2025. Namun di balik stabilitas tersebut terdapat persoalan struktural yang jauh lebih mendasar: ekonomi Kerinci masih sangat bergantung pada sektor pertanian primer.
Kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi daerah masih berada di atas 45 persen. Di satu sisi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi penyangga utama ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, situasi tersebut sekaligus memperlihatkan kerentanan struktural ekonomi daerah yang masih bertumpu pada komoditas primer berbasis bahan mentah. Akibatnya, ekonomi daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan cuaca, gangguan distribusi, serta lemahnya nilai tambah hasil produksi lokal.
Padahal Kerinci memiliki berbagai komoditas unggulan seperti kopi, kayu manis, teh, kentang, hortikultura, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Apabila seluruh komoditas tersebut hanya dijual dalam bentuk mentah, maka keuntungan ekonomi terbesar justru akan dinikmati di luar daerah. Dalam konteks itulah hilirisasi menjadi agenda strategis pembangunan kawasan.
Hilirisasi dan Masa Depan Ekonomi Kawasan
Hilirisasi bukan sekadar jargon industrialisasi daerah. Hilirisasi merupakan upaya mempertahankan rantai nilai ekonomi agar tidak seluruhnya keluar dari wilayah produksi. Karena itu, pembangunan kawasan Sungai Penuh dan Kerinci harus diarahkan pada penguatan industri pengolahan lokal, pengemasan produk, branding komoditas, sertifikasi mutu, dan perluasan akses pasar nasional maupun ekspor.
Kopi Kerinci, kayu manis, teh, dan hortikultura sesungguhnya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi industri bernilai tambah, ekonomi kreatif berbasis pertanian, sekaligus penguatan ekosistem pariwisata kawasan. Tanpa hilirisasi, daerah akan terus terjebak dalam pola ekonomi lama, menghasilkan komoditas, tetapi kehilangan sebagian besar nilai tambah ekonominya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya membatasi pendapatan masyarakat, tetapi juga memperlemah kapasitas fiskal daerah.
Tekanan Fiskal dan Ancaman Perlambatan Transformasi
Persoalannya, agenda besar pembangunan tersebut kini menghadapi tekanan serius akibat pengetatan fiskal nasional dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat tentu akan terdampak secara langsung.
Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui kebijakan efisiensi belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menghadapi tekanan ruang fiskal akibat kebijakan penghematan nasional. Dampaknya mulai terlihat pada berbagai sektor strategis. Program peningkatan SDM berpotensi melambat, pelatihan kerja dikurangi, penguatan pendidikan tertunda, intervensi kesehatan dipersempit, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhambat.
Infrastruktur juga menjadi sektor paling rentan terkena penyesuaian anggaran. Pembangunan jalan tertunda, akses desa produksi melambat, irigasi belum optimal, dan pengembangan kawasan wisata tertahan. Hal yang sama terjadi pada agenda hilirisasi ekonomi. Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah cenderung lebih fokus menjaga belanja rutin dibanding investasi transformasi ekonomi jangka panjang. Akibatnya, daerah berisiko mengalami situasi paradoks: pertumbuhan ekonomi tetap bergerak secara statistik, tetapi transformasi ekonomi berjalan lambat secara struktural.
Reorientasi Pembangunan Daerah
Tekanan fiskal nasional sekaligus membuka kenyataan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Ketika pusat mengetatkan anggaran, kapasitas pembangunan daerah langsung ikut tertekan. Artinya, persoalan mendasarnya bukan hanya besar kecilnya pemotongan anggaran, tetapi lemahnya ketahanan fiskal daerah itu sendiri. Dampaknya, pemerintah daerah perlu melakukan reposisi strategi pembangunan melalui penguatan basis ekonomi lokal, peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan investasi, penguatan hilirisasi, serta peningkatan PAD berbasis ekonomi produktif.
Pada saat yang sama, efisiensi birokrasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Belanja administratif yang tidak produktif harus mulai dikurangi agar ruang fiskal dapat difokuskan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung bagi masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan Sungai Penuh dan Kerinci tidak akan ditentukan semata oleh besarnya transfer anggaran atau banyaknya proyek pembangunan yang dapat dipertontonkan setiap tahun. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan daerah membangun fondasi transformasi ekonomi yang nyata, sumber daya manusia yang unggul, tata kelola yang efektif, infrastruktur yang produktif, serta ekonomi bernilai tambah yang mampu bertahan dalam tekanan zaman.
Sebab sejarah pembangunan menunjukkan bahwa daerah tidak pernah benar-benar maju hanya karena besarnya belanja pemerintah. Daerah menjadi kuat ketika mampu mengubah potensi lokal menjadi produktivitas, mengubah komoditas menjadi nilai tambah, serta mengubah pembangunan dari sekadar rutinitas administratif menjadi arah transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Jika tidak, maka pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang bergerak di atas laporan statistik, sementara struktur ekonomi daerah tetap rapuh di bawahnya.
