JAMBI.PILARDAERAH.COM – Desakan agar dilakukan pembenahan total di tubuh Bank Jambi kian menguat. Tokoh masyarakat Jambi, Hatta Arifin, meminta Gubernur Jambi Al Haris selaku pemegang kuasa saham segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) menyusul merosotnya kepercayaan publik terhadap bank daerah tersebut.
Hatta Arifin yang juga pernah menjabat sebagai staf ahli di bidang manajemen risiko Bank Jambi periode 2014–2017 menilai, langkah cepat dan konkret sangat dibutuhkan untuk memulihkan reputasi lembaga keuangan milik daerah itu pasca kasus pembobolan yang merugikan nasabah hingga Rp143 miliar pada Februari 2026 lalu.
“Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pengurus Bank Jambi harus segera diganti,” ujarnya kepada media, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, perombakan tidak hanya terbatas pada jajaran direksi, tetapi juga komisaris. Ia menekankan pentingnya menghadirkan figur-figur profesional dari luar dengan kompetensi yang sesuai standar perbankan serta bebas dari intervensi.
“Orang yang dipilih harus berkualitas, profesional, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Ini penting untuk memastikan tata kelola bank berjalan sehat,” tegasnya.
Selain itu, Arifin juga menyoroti pentingnya pembenahan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Senada dengan itu, tokoh pemuda Jambi yang juga Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jambi, Roland, menilai kerusakan sistem pengamanan Bank Jambi yang berdampak pada terganggunya layanan, termasuk mobile banking, menjadi alarm serius bagi semua pihak.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar Bank Jambi tidak semakin terpuruk.
“Kami tidak ingin institusi ini runtuh. Justru karena peduli, kami mendorong pembenahan total. Jika terbukti ada kelalaian serius dalam pengamanan sistem dan manajemen risiko, direksi dan komisaris harus bertanggung jawab secara moral dan manajerial,” kata Roland beberapa waktu lalu
Roland menambahkan, pemulihan kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui transparansi, perbaikan sistem yang terverifikasi aman, serta jaminan perlindungan dana nasabah.
“Kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan pernyataan normatif. Harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan, jika manajemen tidak mampu memperbaiki kondisi, maka langkah mundur menjadi opsi yang harus dipertimbangkan.
Terpisah , Pemimpin Cabang Utama Bank Jambi, Hery Gunawan, menjelaskan bahwa penutupan sementara sistem layanan bukan disebabkan oleh kelemahan internal, melainkan sebagai langkah mitigasi risiko selama proses investigasi berlangsung.
“Sistem kami ditutup sementara untuk dilakukan identifikasi dan verifikasi bersama OJK, Bank Indonesia, dan kepolisian. Ini untuk mencegah potensi risiko lanjutan,” jelas Hery.
Hingga kini, proses investigasi masih berjalan, sementara publik menanti langkah konkret manajemen dan pemegang saham dalam memulihkan kepercayaan terhadap Bank Jambi.
