JAMBI.PILARDAERAH.COM — Bukan hanya Usman Ermulan, Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof. Rizal Djalil Makmur ikut menyoroti kondisi Bank Jambi.
“Bila bank diminta Otoritas Jasa Keuangan untuk bergabung dengan bank yang lebih besar dan kuat, berarti ada masalah terutama kecukupan modal. Itulah yang dialami Bank Jambi pada Desember 2024,” kata Rizal Djalil, dalam postingan di akun Facebooknya, kemarin, 1 April 2026.
Rizal menyebutkan, jika Pemda Provinsi Jambi sebagai pemegang saham mampu menambah modal, Bank Jambi tidak perlu masuk kelompok bank umum bersama Bank Jabar Banten.
“Namun keterbatasan ‘pulus’ membuat hal itu tidak terjadi. Tanpa tambahan modal, status Bank Jambi berisiko turun menjadi BPR,” ungkap Prof. Rizal, juga mantan anggota DPR RI RI.
BJB kemudian menyuntikkan modal sekitar Rp 221,4 miliar dengan kompensasi saham 7,75%. Belum tuntas masalah modal, muncul persoalan serius: ratusan nasabah kehilangan saldo. Sekitar 600 nasabah terdampak dengan potensi kerugian Rp 143 miliar, terjadi menjelang Ramadan, 22 Februari 2026. Kepanikan pun terjadi, terlihat dari antrean panjang di kantor cabang dan ATM.
“Apa yang sebenarnya terjadi, Apakah dana nasabah dibobol, dan oleh siapa? Biarlah penegak hukum yang mengusutnya,” ucap Prof. Rizal Djalil.
Ia menyatakan sependapat dengan disebutkan Usman Ermulan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode sekaligus mantan anggota DPR RI tiga periode di Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Bisnis Perbankan adalah Bisnis Kepercayaan dan itu Mahal. Bank Jambi harus mulai membangun kembali kepecayaan nasabah dengan memperbaiki mutu pelayanan,” ucap Prof. Rizal Djalil. Ia mengaku bersama Usman Ermtelah pernah berperan aktif dalam pembahasan UU Bank Indonesia, rekapitalisasi perbankan 1999–2004, dan merger 4 bank menjadi Bank Mandiri di DPR RI 1999-2004.
Prof. Rizal Djalil mengusulkan beberapa langkah. Perlu restrukturisasi aset. Di era digital, gedung megah tidak lagi prioritas. Contohnya Garuda Indonesia yang melepas aset gedung untuk memperkuat modal. Kemudian, rasionalisasi dan restrukturisasi SDM tak terelakkan demi efisiensi dan peningkatan kinerja. Lalu, manajemen harus agresif menarik dana pihak ketiga, terutama dari perusahaan besar di Jambi (sawit, batu bara, migas).
“Jika sebagian saja misalnya 25% dana mereka ditempatkan di Bank Jambi, potensi menjadi bank daerah terbesar terbuka. Syaratnya: profesionalisme tinggi, bukan praktik “titipan”. Selanjutnya, keamanan dana nasabah adalah prioritas utama. Sistem keamanan digital harus direview dan di-overhaul. Semoga Bank Jambi dapat pulih dan kembali dipercaya. InsyaAllah,” tegas Rizal Djalil.
Asal tahu saja, Usman Ermulan menyebutkan, kejadian serangan hacker melanda Bank Jambi pada akhir Februari 2026 seharusnya tidak terjadi jika pihak bank telah melakukan antisipasi matang.
Menurut Usman, perlindungan perbankan harus dilakukan melalui pengamanan berlapis. Evaluasi berkala, termasuk pembaruan sistem, dan pengujian kerentanan.
“Semestinya Bank Jambi mengantisipasi risiko semacam ini jauh-jauh hari. Keamanan data dan sistem adalah pondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank,” tegas Usman, juga Ketua IKAL Lemhannas RI Jambi, Senin, 30 Maret 2026.
Akibatnya, terjadi penumpukan antrean nasabah di tiap kantor Bank Jambi untuk melakukan penarikan tunai. Kelompok paling terdampak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima pembayaran gaji melalui rekening di Bank Jambi. Bahkan rela datang dan antre sejak jam 2 pagi hanya untuk penarikan tunai.
“Seharusnya Bank Jambi juga perbanyak jumlah kasir dari 5 menjadi 10 misalnya, untuk melayani ASN yang mengambil hak mereka yang dititipkan pemerintah di Bank Jambi,” ucap Usman.
Kondisi Bank Jambi sekarang tidak hanya berdampak pada ASN, melainkan seluruh aktivitas ekonomi daerah yang bergantung pada layanan perbankan tersebut. Kata Usman, ASN terpaksa mengalokasikan sebagian waktu kerja yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya untuk mengurus penarikan gaji di bank, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja aparatur daerah secara keseluruhan.
“Saya lihat Bank Jambi ngak ada upaya signifikan, upayanya begitu-gitu aja,” ujar Usman.
Usman paham betul dinamika perbankan. Dalam dunia perbankan, hilangnya kepercayaan masyarakat merupakan tanda bahwa sebuah bank berada di ambang kebangkrutan.
Katakanlah, jika setiap ASN dengan gaji Rp5 juta menarik seluruh uangnya sekaligus dan memindahkannya ke bank lain. Padahal sebelumnya, mereka hanya menarik sesuai kebutuhan harian dan bulanan.
“Saya pernah berkiprah di komisi perbankan, jadi saya memahami bahwa hilangnya kepercayaan berarti sebuah bank sudah berada di ambang kebangkrutan. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan itu, bahkan diserak sekalipun Rp1000 triliun di depan kantor Bank Jambi,” jelas Usman.
Bank Jambi sebagai Bank Daerah seyogyanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan aparatur daerah. Ia mengharapkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham segera mengambil langkah tegas maupun mencari solusi alternatif supaya kepercayaan masyarakat dapat mulai pulih.
“Masyarakat yang akan mengambil uang miliknya di Bank, apapun namanya, dia tidak banyak tahu soal CAR, NPL,ROA. Itu adalah dasar untuk memberikan penilaian antara lain OJK-BI tentang kesehatan suatu Bank. Tapi bagi masyarakat awam, apalagi seorang pegawai yang penting bagi mereka gimana caranya dia bisa cepat untuk memperoleh haknya,” tegas Usman.
