JAMBI.PILARDAERAH.COM – Anggota DPRD Provinsi Jambi dua periode, Mohd Rendra Ramadhan Usman, menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso Syafei Ahmad. Pertemuan tersebut menyita perhatian publik dan memunculkan beragam tafsir di tengah dinamika politik daerah.
Dalam pertemuan itu, Rendra Usman tampak mengenakan batik cokelat bermotif khas daerah, sementara Katamso Syafei Ahmad mengenakan kemeja putih. Keduanya terlihat akrab, bahkan Katamso memberikan acungan jempol yang menandakan suasana pertemuan berlangsung cair dan penuh keakraban.
Rendra Usman yang merupakan putra dari mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode, Usman Ermulan, menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda biasa dalam rangka koordinasi dan komunikasi antara legislatif provinsi dan eksekutif kabupaten.
Ia menyebutkan, sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dirinya memiliki kewajiban untuk membangun sinergitas dengan pemerintah daerah demi memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Sinergitas antara eksekutif kabupaten dan legislatif provinsi sangat penting, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Rendra Usman saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).
Meski demikian, pertemuan tersebut tak luput dari sorotan. Sejumlah kalangan menilai pertemuan Rendra Usman dan Katamso Syafei Ahmad memiliki makna lebih luas di tengah peta politik lokal Tanjung Jabung Barat.
Rendra dikenal sebagai legislator yang kerap menunjukkan keberpihakan kuat terhadap kepentingan masyarakat, baik melalui forum resmi maupun komunikasi informal, sehingga setiap langkah politiknya kerap menjadi perhatian publik.
Beberapa pihak bahkan mengaitkan pertemuan ini dengan isu representasi wilayah Ulu dan Ilir di Tanjung Jabung Barat, yang disebut-sebut menjadi salah satu variabel penting dalam dinamika politik daerah.
Tak sedikit pula yang menilai pertemuan tersebut sebagai indikasi awal menghangatnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tanjung Jabung Barat, meskipun hajatan demokrasi itu masih dijadwalkan berlangsung sekitar tiga tahun mendatang.
