MUAROJAMBI.PILARDAERAH COM — Pembebasan lahan jalur tol Jambi-Betung di Keluruhan Pijoan, Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi masih bermasalah.
Puluhan warga yang terhimpun pada forum komunikasi pemilik lahan jalur tol melakukan protes saat melakukan musyawarah bersama.
Mereka menilai, besaran uang kompensasi pembebasan lahan yang ditetapkan tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sangat rendah dan jauh dari harga pasaran di wilayahnya.
Salah seorang warga, Rudi mengaku bahwa penilaian pihak KJPP tahun 2023 lebih rendah dari penilaian KJPP tahun 2018.
“Penilaian KJPP tahun 2018 harganya Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per satu meter, sementara penilaian KJPP tahun 2023 berkisar Rp30 ribu sampai Rp60 ribu per meter,” ungkapnya, Sabtu (26/8/2023).
Disamping itu, warga menduga data yang digunakan KJPP menggunakan standar lahan perkebunan. Padahal, katanya, lahan milik warga berada di dalam pemukiman dan perumahan elit.
Warga lainnya, Fatimah menambahkan sosialisasi sebelumnya harga yang diberikan kepada warga tiga kali lipat. “Ternyata di tahun 2023 ini, tiga kali lipatnya dibawah harga pasar. Jadi kami keberatan,” tuturnya.
Diakuinya, bahwa masyarakat sangat mendukung program jalan tol pemerintah pusat.
“Kami meminta pihak pemerintah pusat dan daerah turun tangan agar proses ganti untung lahan warga sesuai yang diharapkan,” tukas Fatimah.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris didepan Menteri ATR BPN RI Hadi Tjahjanto mengaku bahwa progres jalan tol Jambi-Betung tidak ada kendala, hanya saja ada penambahan lahan 4,5 hektar untuk exit tol.
“Saat ini, progres tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur, hanya saja pihak manajemen aset negara belum bisa membayar uang ganti rugi,” pungkasnya.
Komentar