Oleh: Rusli Abdul Roni
Hari ini, 17 Agustus, untuk sekian kali merah putih kembali berkibar di seluruh negeri secara serentak. Jalan dihiasi rambu dan umbul-umbul kenegaraan, lagu Indonesia raya dan perjuangan diperdengarkan, naskah keramat UUD 1945 dan Panca Sila dibacakan, pidato dibacakan, dan rakyat diminta berdiri tegak menghormati kemerdekaan.
Namun, setelah upacara selesai, banyak rakyat kembali menunduk. Menunduk di hadapan tagihan. Menunduk ketika menghitung sisa gaji. Menunduk saat anak meminta biaya kuliah. Menunduk ketika membawa ijazah dari satu lowongan ke lowongan lain. Menunduk karena negeri yang telah 81 tahun merdeka ternyata masih terasa begitu mahal untuk dihuni oleh rakyatnya sendiri.
Merah putih berkibar di langit. Angka-angka merah berbaris di buku tagihan. Lalu, kemerdekaan ini sebenarnya untuk siapa?.
Rakyat kecil diajarkan menjadi warga negara yang taat. Pajak harus dibayar tepat waktu. Tagihan tidak boleh terlambat. Kendaraan dikenai kewajiban. Usaha kecil diminta patuh. Berbagai transaksi membawa beban. Negara mengenal alamat rumah rakyat dengan sangat baik ketika hendak menagih kewajiban. Jika rakyat terlambat membayar, denda segera datang. Namun, ketika negara terlambat menghadirkan kesejahteraan, rakyat hanya diminta bersabar.
Rakyat sangat faham pajak bukan musuh. Negara membutuhkan pajak untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, transportasi, serta berbagai pelayanan publik. Namun, pajak berubah menjadi luka ketika lebih rajin dipungut daripada dikembalikan manfaatnya.
Rakyat membayar untuk mendapatkan pelayanan, tetapi masih harus membayar lagi ketika pelayanan itu dibutuhkan. Mereka membayar pajak, kemudian membayar biaya sekolah. Membayar pajak, kemudian mencemaskan biaya berobat. Membayar pajak, tetapi tetap melewati jalan rusak dan mengantre pekerjaan yang belum tentu tersedia.
Ironinya ketika rakyat berutang kepada negara, dinamai kewajiban. Ketika negara berutang kesejahteraan kepada rakyat, namanya rencana pembangunan.
Bahkan yang lebih menyakitkan juga, di tengah ketatnya negara mengajarkan tentang kepatuhan kepada rakyat kecil, korupsi seolah-olah tidak lagi dipandang sebagai kesalahan yang memalukan dan merugikan negara. Korupsi hanya datang sebagai pemenuh berita. Menjadi perbincangan beberapa hari. Lalu tenggelam ditelan berita baru. Uang rakyat hilang, harta negara lesap, namun pelakunya tersenyum, pendukungnya tetap bertepuk tangan, dan masyarakat diminta menghormati proses hukum. Menyesakkan memang.
Ketika orang kecil mengambil sesuatu untuk hanya pengalas perut segera diponis pencuri. Orang besar yang diduga merampas anggaran diberi ruang untuk menjelaskan, membantah, melambaikan tangan, bahkan mempertahankan kehormatannya. Korupsi perlahan-lahan berubah dari kejahatan menjadi tontonan. Dari aib menjadi perkara biasa. Dari pengkhianatan terhadap rakyat dan negara menjadi sekadar “masalah hukum” yang panjang, rumit, dan mudah dilupakan.
Padahal, yang dicuri bukan hanya uang. Yang dicuri adalah ruang kelas yang tidak dibangun, beasiswa yang tidak diberikan, obat yang tidak tersedia, jalan dan fasilitas transportasi dan mobiliti yang tidak diperbaiki, pekerjaan yang tidak tercipta, dan masa depan yang tidak pernah sempat tumbuh.
Rakyat diminta jujur ketika membayar pajak. Namun, mereka menyaksikan ketidakjujuran hidup nyaman di sekitar kekuasaan. Di pasar, ibu-ibu belajar ilmu pengurangan. Bukan mengurangi kemewahan, melainkan mengurangi lauk, susu, kebutuhan sekolah, dan sesekali obat. Para ayah belajar menyembunyikan kecemasan agar anak-anak tetap percaya bahwa semuanya baik-baik saja.
Harga bergerak naik. Penghasilan berjalan di tempat. Kehidupan menjadi lorong sempit yang harus dilewati sambil membawa semakin banyak beban. Mencari pekerjaan pun seperti meminta belas kasihan. Lowongan menghendaki pelamar yang muda, berpengalaman, serba bisa, siap bekerja di bawah tekanan, tetapi bersedia dibayar serendah mungkin. Anak-anak muda membawa ijazah dalam map cokelat, berpindah dari satu wawancara ke wawancara berikutnya, lalu pulang membawa kalimat yang sama: “Kami akan menghubungi Anda.” Namun, Telepon itu sering tidak pernah berdering. Mereka yang tidak memiliki jaringan diminta terus berusaha. Mereka yang memiliki hubungan kadang-kadang hanya ditanya: “Kapan bisa mulai?”
Pendidikan yang dahulu disebut jalan keluar dari kemiskinan kini bagi sebagian keluarga justru menjadi jalan panjang menuju utang. Beasiswa terdengar nyaring dalam pidato, tetapi sunyi ketika dicari. Sementara itu, UKT mengetuk pintu setiap semester tanpa pernah lupa alamat. Belum selesai UKT dipikirkan, datang biaya praktikum, perlengkapan, administrasi, tugas akhir, penelitian, dan berbagai tagihan lain.
Kadanga-kadang, bahkan wisuda, yang semestinya menjadi perayaan keberhasilan, dapat berubah menjadi loket pembayaran terakhir. Orang tua menjual apa yang masih dapat dijual. Menggadaikan apa yang masih dapat digadaikan. Semua dilakukan agar anaknya dapat memakai toga, meskipun setelah toga dilepaskan, belum tentu ada pekerjaan yang menunggu. Segulung Ijazah akhirnya hanya menjadi bukti bahwa seseorang pernah belajar. Tetapi bukan jaminan bahwa negeri ini menyediakan tempat baginya untuk hidup.
Lalu, 81 tahun kemerdekaan itu untuk siapa? Apakah untuk mereka yang memiliki akses, jabatan, koneksi, kekayaan, serta pintu khusus menuju kesempatan dan peluang? Ataukah juga untuk petani yang tidak berkuasa atas harga panennya, buruh yang gajinya habis sebelum akhir bulan, pedagang kecil yang dikejar pungutan, mahasiswa yang terancam berhenti kuliah, dan sarjana yang bertahun-tahun menunggu pekerjaan?
Skenario kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan upacara, perlombaan, spanduk, dan pidato. Kemerdekaan harus hadir dalam pajak yang adil, pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang bermartabat, serta hukum yang membuat koruptor merasa takut dan malu.
Jangan meminta rakyat terus berdiri tegak menghormati bendera-karena itu memang amanahnya- jika kebijakan setiap hari memaksa punggung mereka membungkuk.
Ya, Indonesia telah diproklamirkan dan merdeka selama 81 tahun.
Namun, di banyak rumah yang dapurnya mulai sunyi, anaknya terancam berhenti kuliah, dan ayahnya pulang tanpa pekerjaan. Kemerdekaan itu masih ditunggu untuk pulang melayani rakyatnya. Wallahu’alam.
